Jakarta – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, secara langsung memuji pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 PBB melalui sambungan telepon. Pujian ini disampaikan setelah Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB, di mana pidatonya dianggap berani, tegas, dan konkret.

sm605

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa selain Macron, sejumlah pemimpin dunia juga memberikan apresiasi langsung kepada Prabowo, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan seluruh dunia. Banyak pimpinan negara kagum dengan pidatonya, berani, tegas, konkret,” kata Teddy dalam keterangannya melalui video Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (27/9/2025).

Dalam video tersebut, terlihat momen percakapan telepon Prabowo dan Macron. Macron menyatakan bahwa semua pemimpin negara memperhatikan komitmen yang disampaikan Prabowo dan mengucapkan terima kasih secara khusus:

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kata-kata Anda yang sangat kuat. Semua orang memperhatikan komitmen dan kata-kata Anda yang jelas dan kuat. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi,” ujar Macron.

Teddy menambahkan, apresiasi ini menjadi bukti bahwa pidato Prabowo mendapat perhatian dan penghormatan dari banyak pemimpin dunia, sekaligus menunjukkan kebanggaan bangsa Indonesia.

Pidato Prabowo disampaikan pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil, Lula da Silva, dan Presiden AS, Donald Trump. Salah satu fokus pidato adalah dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

TAURUS77

Gorontalo, 19 September 2025 – Publik dihebohkan dengan beredarnya video viral seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diduga menyebut dirinya ingin merampok uang negara. Sosok dalam video tersebut adalah Wahyudin (Wahyu) Moridu, anggota legislatif dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Rekaman berdurasi 1 menit 5 detik itu menampilkan Wahyu berbincang dengan seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai selingkuhannya, di dalam sebuah mobil yang sedang melintas di sekitar Bandara Djalaluddin Gorontalo.

Isi Video Viral Wahyu Moridu

Dalam rekaman tersebut, perempuan yang bersamanya sempat menanyakan tujuan perjalanan mereka. Dengan nada santai, Wahyu menjawab bahwa ia dan pasangannya itu akan menuju Makassar menggunakan uang negara.

Tak berhenti di situ, Wahyu juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan “merampok uang negara” dan “menghabiskan uang negara hingga negara miskin”.

Lebih mengejutkan lagi, di akhir video, ia menyebut nama lengkapnya beserta statusnya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masih aktif menjabat, sembari tertawa bersama wanita yang diduga selingkuhannya.

Reaksi Publik dan Viral di Media Sosial

Video tersebut dengan cepat menyebar luas melalui berbagai platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, memicu gelombang komentar negatif dari masyarakat.

Banyak warganet mengecam pernyataan Wahyu, menilai tindakannya tidak pantas diucapkan seorang wakil rakyat yang seharusnya menjaga kehormatan jabatan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DPRD Gorontalo: BK Akan Panggil Wahyu Moridu

Menanggapi hebohnya video ini, Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah tegas.

“Kami dari BK DPRD Provinsi Gorontalo akan memanggil yang bersangkutan pada Senin (22/9/2025) untuk melakukan penyelidikan terkait video yang telah memicu perhatian publik tersebut,” ujar Umar di Kota Gorontalo, Jumat (19/9/2025).

Umar menambahkan bahwa dirinya secara pribadi sudah menonton video tersebut dan langsung berkoordinasi dengan anggota BK lain agar kasus ini cepat ditangani.

Mekanisme Etik DPRD: BK Bisa Bertindak Proaktif

Umar menjelaskan bahwa dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran etik DPRD, biasanya dibutuhkan pengaduan resmi dari masyarakat atau pihak terkait. Namun, BK memiliki kewenangan untuk bertindak proaktif tanpa menunggu laporan jika ada dugaan pelanggaran disiplin anggota.

“Dalam tata tertib DPRD, kami diberi ruang untuk bertindak proaktif. Kami akan memanfaatkan ketentuan tersebut agar masalah ini bisa cepat diselesaikan,” tegasnya.

Langkah Lanjutan DPRD Gorontalo

Menyikapi viralnya video ini, DPRD Provinsi Gorontalo dijadwalkan akan menggelar konferensi pers malam ini. Agenda tersebut dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi resmi serta menyampaikan langkah ke depan yang akan ditempuh terkait kasus Wahyu Moridu.

Slot Pragmatic

Kasus video viral Wahyudin Moridu anggota DPRD Gorontalo yang menyebut ingin merampok uang negara menjadi sorotan tajam publik. BK DPRD Provinsi Gorontalo sudah memastikan akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi dan dilakukan penyelidikan etik.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi wakil rakyat agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjaga martabat lembaga legislatif di mata masyarakat.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan adalah langkah positif. Ia mengaku sudah lama mengenal mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

“Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus,” ujar Jokowi di Solo, Jumat (12/9).

Beda Mazhab dengan Sri Mulyani

Menurut Jokowi, gaya ekonomi Purbaya berbeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

“Mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” tegasnya.

Meski begitu, pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu ini disambut baik pasar. Jokowi menyebut IHSG dan rupiah yang sempat melemah kini kembali menguat, tanda kepercayaan investor terhadap Indonesia pulih.

“Kalau pasar menerima, artinya investor percaya. Uang akan kembali masuk ke negara kita,” jelas Jokowi.

Fokus Purbaya: Belanja Pemerintah Maksimal

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menkeu pada Senin (8/9), menggantikan Sri Mulyani.

Dalam pidatonya, Purbaya menegaskan bakal mengoptimalkan belanja pemerintah agar roda ekonomi bergerak lebih cepat. Ia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 melambat karena serapan anggaran yang kurang maksimal.

“Saya inginkan di akhir 2025 semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Tidak ada lagi sisa anggaran berlebihan (SAL) seperti dulu,” kata Purbaya.

Dana Rp200 Triliun Diguyur ke 5 Bank

Salah satu langkah awalnya adalah memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia ke lima bank besar nasional:

• BRI
• BNI
• Bank Mandiri
• BTN
• Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dana itu ditempatkan dalam bentuk deposito untuk mendorong pertumbuhan kredit di masyarakat.

Aturan Main

Kebijakan tersebut diatur dalam KMK No. 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas. Aturan ini resmi berlaku mulai 12 September 2025.

Jakarta, 2025 – Nama Kompol Cosmas Kaju Gae, Komandan Batalyon Resimen IV Korps Brimob (Korbrimob) Polri, kembali menjadi sorotan publik setelah resmi diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Keputusan ini diambil usai ia dinilai terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Kasus yang menjatuhkan Cosmas bermula dari insiden tragis pada Kamis (28/8/2025), ketika kendaraan taktis (rantis) Brimob yang ditumpanginya melindas seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.

Putusan Sidang Etik: PTDH

Sidang etik digelar oleh Divisi Propam Polri di Gedung TNCC (Transnational Crime Coordinating Center), Rabu (3/9/2025). Dalam putusannya, Majelis KKEP menegaskan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat bagi Cosmas.

Sidang ini berlangsung ketat dan menghadirkan pengawas eksternal, termasuk perwakilan Kompolnas, demi menjamin transparansi serta akuntabilitas.

Fakta Kasus: Rantis Brimob Tewaskan Ojek Online

Dalam insiden maut itu, Cosmas duduk di kursi penumpang depan rantis bernomor polisi PJJ 17713-VII. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Bripka Rohmat (R).

Sebagai satu-satunya perwira menengah di dalam kendaraan itu, Cosmas dianggap memiliki tanggung jawab moral dan etik yang besar, meski ia bukan pengemudi langsung.

Tragedi ini memicu gelombang demonstrasi publik di berbagai daerah. Massa menuntut transparansi Polri sekaligus keadilan bagi keluarga korban.

Riwayat Kontroversial: Kasus Novel Baswedan

Nama Cosmas bukan kali ini saja menjadi perbincangan publik. Pada tahun 2017, ia pernah terseret dalam pusaran kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Dalam persidangan, Cosmas hadir sebagai saksi. Ia mengaku mengenal dua pelaku, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, sesama anggota Polri. Bahkan, ia bersaksi bahwa Ronny sempat menceritakan peran Rahmat dalam aksi penyiraman.

Walau tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, keterkaitan itu cukup untuk membuat nama Cosmas terus diingat publik hingga kini.

Gelombang Kritik Publik

Kasus kematian Affan Kurniawan mengundang simpati luas dan amarah masyarakat. Ribuan orang menandatangani petisi online menolak impunitas aparat, menuntut Polri untuk transparan.

Selain Cosmas, tujuh anggota Brimob lain juga sedang diproses etik oleh Propam. Sejumlah di antaranya kini menjalani penahanan sembari menunggu proses hukum lanjutan.

Pemecatan Kompol Cosmas menjadi catatan penting bagi Polri dalam menegakkan akuntabilitas internal. Publik kini menunggu apakah kasus ini juga berlanjut ke proses pidana, sehingga memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Situs Slot Pragmatic

Jakarta, 10xspeedup.com – Gelombang protes warga kembali menyasar rumah anggota DPR RI. Kali ini, kediaman Eko Patrio dan Uya Kuya menjadi target amukan massa pada Sabtu (30/8/2025) malam hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Aksi ini berlangsung hanya berselang beberapa hari setelah rumah politikus Ahmad Sahroni di Tanjung Priok juga digeruduk warga.

Suasana Mencekam di Kediaman Eko Patrio

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat massa memasuki rumah Eko Patrio, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga dikenal sebagai komedian. Warga bahkan tampak menjarah sejumlah barang dari rumah yang berlokasi di Jalan Denpasar Raya, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, membenarkan adanya insiden tersebut. Kerumunan massa memenuhi jalanan sekitar rumah Eko sambil berteriak dan membuat suasana semakin tegang.

Rumah Uya Kuya Rusak Parah

Tak hanya Eko Patrio, kediaman Uya Kuya yang juga anggota DPR RI sekaligus selebritas turut menjadi sasaran amukan massa. Video yang tersebar menunjukkan pagar rumah didobrak, isi rumah dirusak, dan potret keluarga Uya yang masih terpajang di dinding ikut menjadi saksi kekacauan.

Kondisi rumah Uya Kuya dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, dengan sejumlah fasilitas rumah rusak dan barang-barang berantakan.

Permintaan Maaf kepada Warga

Sebelumnya, baik Eko Patrio maupun Uya Kuya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait tindakan mereka yang dinilai menimbulkan keresahan. Namun, gelombang kekecewaan warga tampaknya belum mereda.

Kekayaan Eko Patrio & Uya Kuya

Harta Kekayaan Eko Patrio

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 2 September 2024, total kekayaan Eko Patrio mencapai Rp 131,52 miliar setelah dikurangi utang Rp 51,47 miliar.

• Aset Tanah & Bangunan: Rp 166,03 miliar (terbesar di Jakarta Selatan senilai Rp 70 miliar, serta beberapa properti di Jakarta Timur, Bogor, hingga Nganjuk).
• Kendaraan: 6 unit mobil dengan nilai mendekati Rp 6 miliar.
• Kas & Setara Kas: Rp 8,44 miliar.
• Harta Bergerak Lainnya: Rp 1,21 miliar.

Harta Kekayaan Uya Kuya

Sementara itu, laporan LHKPN tertanggal 28 September 2025 mencatat kekayaan Uya Kuya mencapai Rp 75,59 miliar setelah dikurangi utang Rp 1,17 miliar.

• Aset Tanah & Bangunan: Rp 51,5 miliar (terbesar di Amerika Serikat senilai Rp 15 miliar, ditambah 5 properti di Jakarta Timur dan 3 properti di Jakarta Selatan).
• Kendaraan: 8 mobil dengan total hampir Rp 4,31 miliar.
• Kas & Setara Kas: Rp 15,28 miliar.
• Harta Bergerak Lainnya: Rp 2,86 miliar.

Kasus penggerudukan rumah anggota DPR RI oleh warga ini menyoroti semakin besarnya jarak antara pejabat publik dengan masyarakat. Meski sudah menyampaikan permintaan maaf, baik Eko Patrio maupun Uya Kuya tetap menjadi sorotan publik, bukan hanya karena kasus ini, tetapi juga karena jumlah kekayaan mereka yang fantastis.

Slot Pragmatic

Polemik persiapan haji 2026 kian memanas setelah pemerintah Indonesia mendapatkan ultimatum resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Ultimatum tersebut menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan pembayaran uang muka (down payment) untuk mem-booking area Arafah dan Mina, lokasi penting bagi jemaah haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan hal ini dalam rapat kerja bersama DPD RI terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Surat yang kami terima, Indonesia sudah diultimatum. Jika tidak ada kepastian pembayaran, maka area yang selama ini dipakai Indonesia bisa diberikan ke negara lain,” ujar Marwan.

Risiko Kehilangan Area Strategis

Jika pembayaran uang muka tidak dilakukan tepat waktu, terutama pada tanggal 23 Agustus 2025, area Arafah dan Mina yang biasanya ditempati jemaah asal Indonesia dapat dialihkan ke negara lain. Hal ini akan menimbulkan dampak besar terhadap kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan haji, mengingat Indonesia adalah negara pengirim jemaah terbesar di dunia.

Solusi: Dana BPKH Digunakan sebagai Uang Muka

Dalam menghadapi situasi mendesak ini, DPR RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta BP Haji bersepakat untuk menggunakan dana BPKH sebagai uang muka. Kesepakatan itu diambil melalui rapat maraton di akhir pekan.

Marwan menyebutkan:

“Kami sudah menyetujui pemakaian uang muka dari BPKH. Hal ini mendesak agar slot jemaah haji Indonesia tidak hilang.”

Revisi UU Haji Dikebut

Demi memastikan kepastian hukum, DPR RI mempercepat pembahasan Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Rencananya, regulasi ini akan segera disahkan pada rapat paripurna Selasa, 26 Agustus 2025 mendatang.

RUU tersebut juga membawa perubahan struktural penting, termasuk usulan agar Badan Penyelenggara Haji bertransformasi menjadi Kementerian Haji.

Konsekuensi Finansial

Dalam rapat, DPR menyetujui bahwa uang muka haji 2026 dipatok sebesar Rp 2,7 triliun untuk menampung kebutuhan 203 ribu jemaah. Angka ini dinilai sesuai dengan permintaan otoritas Arab Saudi dan urgensi pemenuhan syarat administrasi internasional.

Slot Gacor

Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia diperiksa penyidik terkait laporan dugaan fitnah mengenai tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam keterangannya, Roy Suryo menegaskan bahwa dirinya merasa tidak bersalah. Ia bahkan menyinggung bahwa tuduhan tersebut tidak logis karena yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah pihak yang dituduh memiliki ijazah bermasalah, bukan dirinya.

“Lah iya, saya pede tidak salah. Kalau orang yang salah itu kan harusnya orang yang punya ijazah dan skripsi yang ditengarai 99,9% palsu,” ujar Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Rabu (20/8/2025).

Roy menambahkan, dalam pemeriksaan kali ini dirinya tidak membawa dokumen apa pun karena menurutnya laporan yang ditujukan kepadanya penuh kejanggalan.

“Jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa, karena memang harusnya ini tidak ada apa-apa. Sebuah laporan yang konyol, salah, dan banyak sekali kekeliruan,” tambahnya.

Pemeriksaan Perdana di Tingkat Penyidikan

Selain Roy, dua orang lain turut diperiksa dalam kasus ini, yakni Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadillah. Kuasa hukum mereka, Ahmad Khozinudin, menyebutkan bahwa pemeriksaan kali ini adalah yang pertama dilakukan setelah kasus naik ke tahap penyidikan.

“Ini adalah pemeriksaan pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya, klien kami sudah pernah diperiksa di tahap penyelidikan,” ujar Ahmad.

Laporan Jokowi dan Dasar Hukum

Presiden Joko Widodo sebelumnya secara resmi melaporkan dugaan fitnah soal tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Laporan itu didasarkan pada Pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik, serta Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Setelah dilakukan gelar perkara, polisi menetapkan kasus ini naik ke tahap penyidikan. Tercatat ada empat laporan serupa yang naik ke penyidikan, sementara dua laporan lain telah dicabut.

Kepastian Keaslian Ijazah Jokowi

Sebelumnya, isu dugaan ijazah palsu juga sempat diproses di Bareskrim Polri. Namun, hasil penyelidikan menegaskan bahwa ijazah milik Presiden Jokowi adalah asli. Ijazah SMA dan S1 Jokowi bahkan sudah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen pembanding di laboratorium forensik, dan hasilnya identik.

Pemeriksaan terhadap Jokowi sendiri dilakukan di Mapolresta Solo pada Kamis (24/7/2025). Dalam proses itu, penyidik juga menyita ijazah asli Jokowi untuk keperluan forensik.

Isu Politik dan Dampaknya

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh besar di tingkat nasional. Sejumlah pengamat menilai, isu ijazah palsu yang terus digulirkan berpotensi mengganggu stabilitas politik, meski aparat penegak hukum sudah memastikan keaslian dokumen presiden.

Bagi Roy Suryo, pemeriksaan ini bisa menjadi ujian hukum dan reputasi. Ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, sementara pihak pelapor menuntut pertanggungjawaban atas tuduhan fitnah yang mencuat di ruang publik.

Taurus77 Login